NU, Politik dan Khidmat Umat

11 October 2014

Munculnya Sekolah Islam Terpadu, seperti SDIT telah meminggirkan peran pesantren. Masyarakat muslim sekarang ini lebih tertarik menyekolahkan anak-anaknya di SDIT ketimbang di pesantren.
Oleh: Khamami Zada

Di tengah hiruk-pikuk politik kekuasaan yang begitu menggema di kalangan ulama, NU menggelar Musyawarah Kerja Nasional Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam NU) tanggal 12-14 Desember 2006 di Palembang, Sumatera Selatan. Perhelatan strategis ini dirancang untuk mengembalikan performa NU yang selama ini selalu diwarnai oleh manuver- manuver politik kekuasaan sejak Pemilihan Presiden 2004, Pilkada, hingga perpecahan di kubu Partai Kebangkitan  Bangsa (PKB).

Kecenderungan politik yang begitu kuat di kalangan warga Nahdliyyin telah menimbulkan pencitraan yang kuat bahwa NU tidak pernah mampu melepaskan dari godaan politik kekuasaan. Bukti yang jelas nampak adalah lahirnya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) akibat konflik di tubuh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun secara organisasi, NU tidak terlibat dalam konflik politik itu, tetapi para ulama di NU justru memainkan peran yang besar dalam peta konflik politik.

Kaderisasi dan Aset

Perjalanan NU sebagai ormas sosial-keagamaan selama ini cenderung menampilkan wajah politik kekuasaannya yang dominan. Tak heran jika banyak urusan sosial-keagamaan yang menjadi mandat organisasi menjadi terbengkalai. Karena sibuknya para pengurus NU mengurusi politik kekuasaan, penguatan kader tak tergarap, pengelolaan aset-aset berantakan, pendidikan tak terurus dengan baik, dan khidmat kepada umat hilang.

Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus yang muncul di organisasi NU. Pertama, banyak kader-kader NU yang lompat pagar. Kalau biasanya kader NU lompat pagar ke tetangga sebelah (Muhammadiyah), sekarang ini lompatannya sudah semakin jauh. Saat ini sudah banyak kader NU yang menjadi kader PKS, Hizbut Tahrir, FPI, dan organisasi Islam lainnya. Fenomena ini lebih banyak disebabkan oleh tidak terawatnya kader NU akibat ruang-ruang publik yang tersedia tidak mencukupi bagi seluruh kader potensial. Ruang-ruang publik di NU lebih banyak dikuasasi oleh jajaran elite dan keluarganya, sehingga para kader kehilangan ruang yang bisa dijadikan sebagai basis gerakannya.

Yang juga tak kalah penting adalah tak tertatanya manajemen keorganisasian NU di tingkat pusat hingga ke bawah akibat kader-kader elitenya tidak memiliki basis pengetahuan dan skill yang baik tentang manajemen. Sumberdaya manusia yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan untuk mengelola jalannya roda organisasi. Akibat yang terjadi adalah manajemen berantakan dan tidak ada visi yang jelas.

Kedua, masjid sebagai simbol utama dari penguatan dan penyebaran tradisi NU pun mulai banyak direbut oleh kelompok lain. Masjid-masjid yang dulunya diurus oleh pengurus ta’mir dari warga NU, kini kelompok Islam radikal sudah mulai masuk dan mempengaruhi iklim keagamaan masjid. Tak heran jika Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah mulai resah karena masjid yang selama ini diklaim menjadi basis sosial-keagamaan NU sudah banyak yang beralih ke kelompok Islam baru, seperti MMI, HTI, dan PKS. Warna keagamaan yang biasanya menggunakan tradisi NU menjadi hilang seiring dengan perubahan kepengurusan masjid.

Jika dulu mereka hanya menguasai masjid-masjid kampus melalui Lembaga Dakwah Kampus (LDK), terutama kampus-kampus umum, seperti UI, ITB (Masjid Salman), dan UGM (Masjid Salahuddin), sekarang ini masjid-masjid di perkotaan sudah mulai dimasuki oleh Islam radikal dengan membawa suasana keagamaan yang lebih taat dan mengandalkan kecanggihan manajemen.

Ketiga, meskipun di beberapa daerah pesantren masih tetap eksis sebagai bagian dari model pendidikan yang dimiliki NU, tetapi di perkotaan, sekolah-sekolah Islam yang lebih modern sudah menyedot perhatian masyarakat. Munculnya Sekolah Islam Terpadu, seperti SDIT telah meminggirkan peran pesantren. Masyarakat muslim sekarang ini lebih tertarik menyekolahkan anak-anaknya di SDIT ketimbang di pesantren. Berbekal manajemen modern, sarana yang cukup, dan penguasaan mutu pendidikan, sekolah-sekolah Islam terpadu mampu merubah cara pandang masyarakat Muslim agar menyekolahkan anak-anaknya bukan ke pesantren yang terkesan tradisional, melainkan ke sekolah Islam yang lebih modern.

Tak heran jika sekolah-sekolah yang berada di bawah lembaga Maarif (lembaga pendidikan di NU) tidak banyak yang mengalami kemajuan yang berarti, bahkan cenderung mengalami penurunan, baik jumlah siswa, kualitas siswa, guru, maupun kelengakapan sarana.

Titik lemah dari organisasi NU adalah karena banyaknya jama’ah dan besarnya organisasi sehingga tidak serius memperhatikan warga dan asetnya. Sebaliknya kelompok-kelompok Islam radikal justru sangat perhatian terhadap warganya, sehingga militansinya begitu kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh daya tarik di luarnya. Inilah yang mesti mendapat perhatian serius dari NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indoensia.

Khidmat Umat

Berpijak pada kondisi inilah, NU yang sejak awal berdirinya diberikan mandat untuk mengurusi umat sudah sepantasnya kembali diorientasikan ke kerja-kerja sosial, seperti dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Sedangkan, persoalan politik diserahkan kepada para pelaku politik. Jika organisasi NU akan tetap eksis memberikan kontribusi ke umat, maka orientasinya ditata untuk mengurusi persoalan umat.

Dalam banyak kasus, godaan politik di zaman sekarang sungguh besar akibat desentralisasi sistem pemerintahan, yang memberikan peluang kepada ormas-ormas keagaman ikut bermain dalam arena Pilkada. Karena lumbung suara ada pada ormas keagamaan, mau tidak mau NU harus berani menepis rayuan-rayuan politik. Bukankah kegelisahan-kegelisahan sudah mulai muncul di kalangan elit NU tentang beralihnya  aset-aset NU ke kelompok lain, tidak terawatnya kader handal, dan terlalu berlebihan dalam melakukan manuver politik. Maka sudah saatnya, jika NU hanya mengurusi persoalan umat saja, bukan mengurusi persoalan politik praktis.

Mukernas Lakpesdam di Palembang diharapkan dapat menjadi basis dan momentum penyadaran bagi NU untuk kembali ke umat malalui kerja-kerja sosial yang lebih terorganisir dan profesional. Tujuannya jelas memperkuat kualitas kader, menata organisasi, dan mengembalikan orientasi ke basisnya yang paling jelas, yaitu masyarakat.  Tanpa ini semua, dalam beberapa dekade mendatang NU akan kehilangan jamaahnya. [Bm]
Share on :
Comments
0 Comments

No comments:

Post a Comment

 
Copyright © 2013-2017 Santrijagad
Didukung Oleh: Santri Foundation | Motto: Mengakar dan Merindang